Text

MEMBERANTAS SUAP DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG

---

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum di dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum (Equality before the law). Penegakan hukum yang semakin baik dengan tidak mengenal pandang bulu bagi Pelaku yang melaksanakan pelanggaran hukum, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum membuat wajah penegakan hukum Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Makna inti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup . Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral

---

Ketersediaan

P0000087

L210170008

My Library

Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

L210170008

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Artikel

Subyek

Magister Ilmu Hukum

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Surya Darma

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment