KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN…

KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, petunjuk dan kesehatan kepada kita semua judul tesis ini yai…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA MASSAL ANGG…

ABSTRAK Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legistatif daerah perlu dikaji lebih lanjut, didasarkan pada maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota l…

PERAN HAKIM DALAM OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASAR…

Edisi

TESIS

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

L210160010

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PAJAK

ABSTRAK Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung da…

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIT…

ABSTRAK Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum berasal dari mata air dari Gunung Wayang yang mengalir ke bagian tengah Pr…

MEMBERANTAS SUAP DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum di dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa semua orang diperlakukan sama di ma…

KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGE…

ABSTRAK Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi diluar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF OLEH KORPORASI BERDASARKAN UND…

Edisi

TESIS

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

L210170026

PENGATURAN DAN PERUMUSAN PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA IN…

ABSTRAK Hukum pidana Indonesia yang sekarang berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang sangat kental akan corak individualis dan liberalis, dimana negara tidak banyak ikut …

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA AKSES TANPA HAK DIHUBUNGKAN DENG…

Edisi

TESIS

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

L210160059

KAJIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ETIK ADVOKAT DIHUBUNGKAN DENGAN KIT…

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materi…

KAJIAN YURIDIS PROSTITUSI DALAM DUNIA MAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11…

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemanfaatan t…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJAJA SEKS KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PA…

ABSTRAK Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi saat ini hanya terhadap mucikari saja sedangkan penjaja seks komersial tidak diproses secara pidana sehingga diperlukan penegakkan huku…

PENANGGULANGAN PREMAN OLEH POLRI DIKAITKAN DENGAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MA…

ABSTRAK Pada masyarakat moderen dan demokratis upaya penangkalan dan pencegahan preman menjadi pilihan yang terbaik karena jauh akan lebih efektif, lebih murah, dan dapat diterima oleh semua gol…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU…

ABSTRAK Pemerintah saat ini sudah mulai melakukan reformasi hukum di bidang teknologi informasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi…

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA HOMOSEKSUAL

ABSTRAK Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat menyimpang dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Homoseksual adalah ras ketertari…

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMER…

ABSTRAK Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum ini dicanangkan sejak Indonesia merdeka dan dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.…

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SATUAN TUGAS TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN L…

Edisi

TESIS

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

L210160013

EKSISTENSI UNSUR MENS REA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN

ABSTRAK Indonesia adalah Negara Hukum. Tugas negara yang berlandaskan hukum, adalah melaksanakan ketertiban dan keadilan. Diundangkannya KUHPidana dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya…

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN…

ABSTRAK Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar, masing-masing institusi penegak hukum memiliki standar yang berbeda baik di pihak …

PENERAPAN PIDANA FIDUSIA DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMO…

ABSTRAK Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering di…

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMINI DIKAITKAN DENGAN PA…

ABSTRAK Saat ini banyak dijumpai tempat penjualan bahan bakar minyak mirip SPBU tetapi dalam skala lebih kecil yang dikenal dengan istilah pertamini dengan maksud untuk memudahkan mendapatkan be…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN…

ABSTRAK Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai perwujudan un…

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFO…

ABSTRAK Tindak pidana dalam dunia cyber, terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatl…

KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGE…

ABSTRAK Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi diluar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Unda…

PENERAPAN SANKSI PIDANA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF BAGI PEJABAT NEGARA BERDASA…

ABSTRAK Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1997 hingga sekarang. Hal ini perlu dilakukan penanggulangan yang tepat agar korupsi dapat dim…