Repository Pascasarjana

Universitas Langlangbuana

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Área do Usuário
  • Selecionar idioma :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese Inglês Espanol Alemão Indonésio Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by:

All Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH
DAERAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL DIHUBUNGKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Riris Risnayanti Rahmat - Personal Name;

Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang memiliki luas tidak lebih dari 5 (lima)
hektar dapat dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah, pada
prakteknya terdapat beberapa permasalahan baik sebelum maupun sesudah proses
diantaranya masalah legalitas, administrasi bahkan sampai adanya permasalahan gugatan.
Berkaitan dengan hal itu melalui penelitian ini perlu dikaji: Pertama, Bagaimanakah
Perlindungan Hukum bagi Pemerintah Daerah selaku pihak yang memerlukan tanah dan
merupakan pembeli beritikad baik dalam proses pelepasan hak atas tanah skala kecil untuk
kepentingan umum? Kedua, Bagaimanakah konsep pelepasan hak atas tanah bagi
kepentingan umum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa
penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta
dilakukan wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian : Pertama, Secara normatif perlindungan hukum terhadap
Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil secara umum sudah relatif optimal
dari mulai sudah ada aturan khusus yang mengatur proses secara terperinci sebagaimana
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan pelaksana
lainnya akan tetapi untuk proses pengadaan tanah skala kecil secara langsung dengan
menggunakan metode pelepasan hak belum diatur secara lebih rinci dalam peraturan
perundang-undangan, Kedua, terkait dengan konsep pengadaan tanah skala kecil
Pemerintah Daerah harus menggunakan konsep pelepasan hak.


Disponibilidade
427L210230030My LibraryDisponível
Detail Information
Título da série
-
Número de chamada
340 RAH p
Editora
Bandung : Universitas Langlangbuana., 2025
Paginação
-
Idioma
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classificação
340
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edição
-
Assunto(s)
Pengadaan Tanah, Skala Kecil, Kepentingan Umum
Detalhe específico
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

Arquivo anexo
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Comments

You must be logged in to post a comment

Repository Pascasarjana
  • Beranda
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Repository Skripsi merupakan repository institusi Pascasarjana Universitas Langlangbuana untuk menerbitkan skripsi mahasiswa. Skripsi yang diterbitkan berasal dari program pascasarjanathis link

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject


© 2026 — Pascasarjana

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer science, information & general works
  • Philosophy & psychology
  • Religion
  • Social sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied sciences
  • Arts & recreation
  • Literature
  • History & geography
Advanced Search