Text
Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam
membina pengelolaan perparkiran di wilayah perkotaan, yang pada hakikatnya
merupakan bagian dari layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana implementasi kebijakan perparkiran di Kota Bandung. Kondisi parkir di
tepi jalan di kota Bandung semakin hari semakin mengkhawatirkan dan menjadi
salah satu penyebab kemacetan.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi langsung oleh informan. Yang menjadi informan
pada penelitian ini adalah Staf Dinas Perhubungan, Satpol PP dan masyarakat.
Hasil penelitian ini merujuk pada 6 (enam) indikator kebijakan yang
dikemukakan teori dari Van Meter & Van Horn. Pada Indikator Standar dan
Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan menunjukkan kebijakan
perparkiran masih kurang efektif dikarenakan di Kota Bandung masih banyak
oknum pelanggar parkir yang beroperasi, dan apabila ini didiamkan tanpa
penyelesaian maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan akan banyak
mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat maupun lembaga yang berwenang.
Pada indikator sumber daya bahwa pegawai/petugas yang disediakan untuk
pelaksanaan perparkiran masih kurang memadai, selain itu ada juga sejumlah
tenaga kontrak danpetugas pemungut retribusi. Walau demikian secara kualitas
kemampuan pegawai (PNS) Dinas Perhubungan umumnya sudah cukup memadai
dilihat dari tingkat pendidikan dan kompetensi para pegawai.
Faktor penghambat implementasi kebijakan perparkiran adalah kurangnya
kesadaran masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Bandung dalam mengatasi hambatan penertiban parkir dan implementasi kebijakan
parkir berjalan tertib yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan
pengelolaan parkir.
| 301 | 352 BUC i | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain